Minta Inspektorat Bandung Klarifikasi Dugaan Pelanggaran SKP

MediaBantenCyber.co.id (MBC), Kabupaten Bandung, Jabar — Perkumpulan Peduli Pengadaan Barang/Jasa (P3BJ) meminta Inspektorat Kabupaten Bandung memberikan klarifikasi terkait proses pengadaan 20 paket pekerjaan konstruksi yang tercatat diperoleh CV Restu Awang Jaya sepanjang Februari hingga Agustus 2026.

Permintaan tersebut disampaikan P3BJ melalui surat bernomor 0546/P3BJ/DPP/JKT/VIII/2026 tertanggal 10 Agustus 2026. Dalam surat itu, P3BJ meminta agar sejumlah aspek dalam proses pengadaan diperiksa, terutama terkait pemenuhan ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) oleh perusahaan jasa konstruksi yang diketahui berasal dari Desa Ibun, Kabupaten Bandung tersebut.

Berdasarkan penelusuran P3BJ terhadap data yang tersedia pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), 20 paket pekerjaan itu tersebar di sejumlah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Di antaranya berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Perolehan sejumlah paket tersebut menjadi perhatian P3BJ lantaran terdapat 12 paket yang penandatanganan kontraknya berlangsung dalam rentang waktu yang relatif berdekatan, yakni sejak akhir Mei hingga akhir Juni 2026.

Kondisi itu, menurut P3BJ, perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bukan semata karena banyaknya paket yang diperoleh satu penyedia, tetapi terutama untuk memastikan apakah pada saat mengikuti proses pengadaan, perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan kemampuan untuk mengerjakan paket secara bersamaan. Sekretaris Jenderal P3BJ, Jesaya Simarmata, mengatakan pihaknya memilih meminta klarifikasi kepada instansi yang berwenang agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen dan data yang sebenarnya.

“Yang kami dorong adalah proses klarifikasi dan pemeriksaan. Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri. Kalau memang seluruh proses sudah sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan harus menjelaskan hal tersebut. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, maka harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan,” ujar Jesaya.

Menurut P3BJ, salah satu hal yang perlu diperiksa adalah pemenuhan ketentuan SKP. Dalam proses pengadaan jasa konstruksi, SKP menjadi salah satu bagian dari persyaratan kualifikasi yang berkaitan dengan kemampuan penyedia dalam mengerjakan sejumlah paket pekerjaan secara bersamaan.

Karena itu, P3BJ meminta Inspektorat memastikan kembali dokumen SKP yang digunakan CV Restu Awang Jaya pada masing-masing proses pengadaan dengan membandingkannya terhadap kontrak yang sedang berjalan pada saat perusahaan tersebut mengajukan penawaran.

P3BJ menilai pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan dalam proses verifikasi kualifikasi, baik pada tingkat penyedia maupun pada tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain persoalan SKP, P3BJ juga meminta adanya pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara keterangan dalam dokumen kualifikasi dengan kondisi sebenarnya. Mereka bahkan menyinggung kemungkinan praktik yang biasa disebut sebagai “pinjam bendera”, yakni penggunaan badan usaha atau sertifikat badan usaha milik pihak tertentu oleh pihak lain dalam proses pengadaan. Namun, P3BJ menegaskan bahwa persoalan tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian. Karena itu, organisasi tersebut meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif semata apabila memang terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Semua yang kami sampaikan adalah bahan klarifikasi. Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Jangan sampai dugaan langsung dianggap sebagai kesalahan sebelum ada pemeriksaan dan bukti yang sah,” kata Jesaya. P3BJ juga menyoroti aspek persaingan dalam pengadaan barang dan jasa. Perolehan sejumlah paket dalam waktu yang relatif berdekatan dinilai perlu dilihat secara objektif untuk memastikan proses pengadaan tetap memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan.

Meski demikian, P3BJ tidak serta-merta menyimpulkan bahwa perolehan banyak paket oleh satu perusahaan merupakan bentuk monopoli. Menurut mereka, istilah tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap keseluruhan proses pengadaan, termasuk mekanisme pemilihan penyedia, jumlah peserta, hasil evaluasi, serta pemenuhan persyaratan oleh perusahaan pemenang.

Atas sejumlah persoalan tersebut, P3BJ meminta Inspektorat Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi serta penawaran CV Restu Awang Jaya pada 20 paket pekerjaan yang menjadi sorotSelain itu, P3BJ meminta pemeriksaan terhadap dugaan keterangan yang tidak benar dalam dokumen pengadaan, kemungkinan praktik pinjam bendera, proses verifikasi SKP, serta potensi penyalahgunaan kewenangan apabila nantinya ditemukan bukti bahwa prosedur pengadaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. P3BJ juga meminta agar apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pemerintah mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika seluruh proses dinyatakan telah memenuhi ketentuan, hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan disampaikan secara jelas kepada publik. P3BJ menyatakan masih menunggu tanggapan tertulis dari Inspektorat Kabupaten Bandung dan pihak-pihak terkait. Apabila klarifikasi tidak memperoleh respons atau hasilnya dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai, P3BJ membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut kepada lembaga lain sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk LKPP, Bupati Bandung, BPK, BPKP, maupun aparat penegak hukum.

Langkah tersebut, menurut P3BJ, merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada akhirnya, persoalan 20 paket pekerjaan tersebut masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Data LPSE dapat menjadi pintu awal untuk melakukan penelusuran, tetapi kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, fakta di lapangan, serta proses hukum dan administrasi yang berlaku.

Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat menempatkan persoalan ini secara proporsional. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban. Namun jika tidak ditemukan pelanggaran, klarifikasi tersebut juga penting untuk memberikan kepastian dan menjaga nama baik seluruh pihak yang terlibat.P3BJ menegaskan, tujuan utama surat tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta agar proses pengadaan di Kabupaten Bandung berjalan secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Henri/Red)